Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

Suku Bunga Kredit

Sindonews.com

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasi adanya permainan yang dilakukan bank-bank pelat merah terkait pengenaan suku bunga kredit yang cukup tinggi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komisioner KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, kecenderungan suku bunga UMKM yang melambung ditengarai karena bank-bank BUMN seolah melakukan koordinasi atau kesepakatan dalam menentukan suku bunga. 

Dia meyakini jika bank BUMN menurunkan suku bunga kreditnya, maka akan diikuti oleh bank lain.  “Ini satu cara yang efektif untuk menurunkan suku bunga adalah bank BUMN menjadi pionir dalam menurunkan suku bunga kredit,” ungkapnya, di sela Diskusi KPPU bersama media massa yang berlangsung di Hotel Colonial, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (20/12/2013).

Menurutnya, perbankan cenderung tergantung pada nasabah-nasabah besar, yang mana para penabung ini meminta suku bunga tinggi. Imbasnya, bank mengerek suku bunga kredit di sektor UMKM.

Namun, lanjut Rauf, pembuktian kartel suku bunga di industri perbankan masih harus melalui pendalaman investigasi lantaran struktur perbankan nasional bersifat oligopoli. Keterbatasan kewenangan penyelidikan oleh KPPU dirasakan sangat menghambat dalam proses penyelidikan dugaan kartel suku bunga.

"Kita berharap tahun depan pemerintah dan legislatif sudah menerbitkan undang-undang agar KPPU diberikan kewenangan lebih dalam menangani satu perkara, paling tidak untuk melakukan penggeledahan," tegasnya.

Analisis :
Rendahnya kredit tidak semata-mata karena keengganan perbankan untuk menyalurkan kredit, tetapi juga karena keragu-raguan pelaku usaha memanfaatkan kredit. Tingginya suku bunga kredit merupakan faktor-faktor utama memanfaatkan kredit perbankan. Dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi menyebabkan tidak akan mudah bagi dunia usaha memperoleh keuntungan yang memadai ditengah persaingan usaha yang juga sangat ketat dewasa ini. Perbankan didorong untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit ketingkat yang bisa menawarkan keuntungan berinvestasi di sektor rill. Sehingga suku bunga kredit dengan deposito tidak terlalu tinggi. 







  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

BI: Berutanglah untuk Tujuan Produktif






JAKARTA, KOMPAS.com 

Seiring dengan pulihnya perekonomian negara-negara maju, maka banyak dana-dana asing keluar dari Indonesia. Ini akan menyebabkan ketatnya likuiditas di perbankan domestik.

Terkait kondisi tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan jangan mudah berutang. Bila pun harus utang, maka sebaiknya dana utang digunakan untuk tujuan positif dan produktif.

"Secara umum kita lihat bahwa dana-dana dari negara berkembang akan berkurang dan kita harus jaga bahwa perekenomian kita baik dan sehat sehingga dana-dana masuk khususnya dana investasi masuk ke Indonesia. Kita sama-sama mengamati bahwa berutang itu tidak salah, tetapi kalau berutang yang perlu jangan dilakukan. Berutang itu tidak apa-apa asal untuk tujuan yang produktif," kata Agus di Kompleks Kantor BI, Jumat (3/1/2014).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan dengan perbaikan ekonomi dunia, maka akan terjadi peningkatan bunga di negara-negara maju. Ia memandang saat ini yield rupiah sudah cukup tinggi, maka kondisi tersebut akan secara langsung berdampak pada Indonesia.

"Oleh karena itu yang ingin kita sampaikan adalah tidak apa-apa berutang, tapi berutang untuk produktif dan harus dikelola dengan baik," ujar dia.

Sebagai informasi, BI mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar 262,4 miliar dollar AS pada Oktober 2013, melambat 5,8 persen year on year (yoy) dibandingkan bulan lalu sebesar 6,2 persen yoy.

Posisi ULN sektor publik mencapai 125,8 miliar dollar AS pada Oktober 2013, melambat 0,5 persen yoy dibanding 2,1 persen di bulan sebelumnya. Adapun ULN swasta tumbuh stabil dibanding bulan sebelumnya sebesar 11 persen yoy, yakni mencapai 136,6 miliar dollar AS.






Analisis Masalah

Tahun 2014 negara-negara maju mulai melakukan perencanaan dan perbaikkan untuk perekonomian Negara mereka masing-masing, hal ini membuat Negara maju tersebut mulia terlihat pertumbuhan nya, hal ini tentu membuat Indonesia juga mulai berhati-hati dan mulai merencanakan untuk mempertimbangkan banyak hal untuk menyeimbangkan kemajuan Negara tersebut.


Hal yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia terhadap sistem Perbankan di Indonesia adalah dengan melakukan “Kredit Ketat”, yaitu lebih menyeleksi terhadap kredit yang dilakukan mesyarakat. Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang memiliki fungsi untuk “Menjaga Stabilitas Nilai Rupiah” menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman atau kredit hanya untuk hal-hal yang bersifat produktif sehingga masyarakat juga mampu membantu perekonomian di Indonesia melalui hal-hal yang bersifat produktif.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Pengangguran di Indonesia


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
 Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran hingga saat ini sebesar 7,39 juta orang dari total angkatan bekerja 118,19 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja mencapai 110,80 juta orang.
Kepala BPS Suryamin menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen.
"Tenaga kerja di Indonesia pada Agustus 2013 menunjukan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2013," ujar Suryamin, Rabu (6/11/2013).
Suryamin menambahkan penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 berkurang sebanyak 3,2 juta orang dibanding keadaan februari 2013. Angka tersebu berkurang sebanyak 10 ribu orang dibandingkan tahun lalu.
Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami sedikit peningkatan sebanyak 220 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013 dan bertambah 150 ribu orang jika dibandingkan bulan Agustus.
"Dalam setahun terakhir jumlah angkatan kerja bertambah tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja menurun 0,98 persen," ungkap Suryamin.


Analisis :

Masalah pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Sebagai Negara yang berkembang Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja. Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah seharusnya melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian dan memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Pemerintah Janji Tak Impor Garam Konsumsi Tahun Depan





 

 JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan tak akan mengimpor garam untuk kebutuhan konsumsi pada 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya stok garam konsumsi sebanyak 387.693 ton.

Sudriman Saad, Direktur Jenderal Kelautan dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjelaskan kebutuhan garam konsumsi pada tahun ini mencapai 1.527.170 ton. Sedangkan stok tahun ini masih surplus dari kebutuhan.

"Itu bisa kita jadikan cadangan sampai semester I 2014," ujar Sudirman, dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2013).

Sudirman mengatakan, dengan sisa sebanyak itu, pemerintahh bisa pastikan tahun depan tidak akan ada impor garam. Apalagi produksi garam konsumsi nasional juga terus meningkat tiap tahunnya.

Meski kondisi cuaca tahun ini tidak begitu mendukung, Sudirman menilai produksi garam rakyat (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat/PUGAR) masih mampu memproduksi sebesar 1.041.472 ton garam.  Pada  2012 program PUGAR telah mencapai 3.521 anggota kelompok garam.

"Belum lagi ditambah produksi garam dari BUMN PT Garam dimana tahun ini produksinya mencapai 385.000 ton," ungkap Sudirman.

Saat ini luas tambak garam nasional mencapai 31 juta hektare, dengan tingkat produksi rata-rata per hektare mencapai 68,16 ton per hektare sampai 96,82 ton per hektare. Namun dengan teknologi geo membran produksinya bisa mencapai tiga kali lipat.

"Dengan teknologi bio membran dan ulir fitleri kita targetkan produksi garam mencapai 200 ton per hektare," papar Sudirman. (Adiatmaputra Fajar Pratama )



 Analisis Masalah

Keputusan pemerintah untuk tidak melakukan impor terhadap garam dapat dipandang positif oleh masyarakat, karna kebutuhan masyarakat untuk garam untuk saat ini maupun untuk tahun mendatang masih akan tercukupi sehingga masyarakat tidak akan mengalami kekurangan garam.

Keuntugan lainnya pemerintah bisa menghemat Anggaran Belanja untuk kebutuhan impor garam, hal ini sebenarnya juga menjadi kesempatan untuk petani garam untuk menjaga hasil produksi garamnya.

Pemerintah percaya bahwa keputusan yang dilakukan nya untuk tidak melakukan impor adalah untuk memanfaatkan petani garam dalam negeri, dengan bantuan teknologi bio membran dan ulir fitleri ditargetkan produksi garam mencapai 200 ton per hektar. Kondisi yang diharapkan bukan lagi impor garam melainkan menjadi ekspor garam ke negara lain.






  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS